PALEMBANG – Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kabadiklat) Kejaksaan RI, Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum., memimpin Upacara Penutupan Pelatihan Teknis Sentra Diklat Pemantapan Pembaruan KUHP dan KUHAP Tahun 2026 di Sentra Diklat Palembang, Jumat (20/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Harli Siregar menegaskan bahwa keberhasilan pelatihan tidak cukup diukur dari selesainya kegiatan pembelajaran, tetapi harus terlihat dari kemampuan para jaksa menerapkan ilmu dan pemahaman yang diperoleh ketika kembali menjalankan tugas di satuan kerja masing-masing.
Selama lima hari pelaksanaan, sebanyak 200 peserta mengikuti pelatihan yang terbagi dalam empat kelas. Peserta berasal dari wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung.
Sentra Diklat Palembang merupakan lokasi keenam dalam rangkaian Pelatihan Pemantapan Pembaruan KUHP dan KUHAP Tahun 2026, setelah sebelumnya diselenggarakan di Medan, Surabaya, Makassar, Semarang, dan Bandung.
Dalam sambutannya, Kabadiklat Harli Siregar menyampaikan apresiasi kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) beserta jajaran atas sinergi dan kerja sama yang telah terbangun dalam penyelenggaraan rangkaian pelatihan tersebut.
Menurut Harli, kolaborasi ini menjadi penting karena berbagai persoalan nyata yang dihadapi para jaksa di daerah dapat dibawa ke ruang pembelajaran untuk didiskusikan dan dicarikan pemahaman bersama dengan para pengajar maupun praktisi.
Materi pelatihan difokuskan pada penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
"Ukuran keberhasilan pelatihan ini akan terlihat ketika Saudara kembali meneliti berkas, memberi petunjuk, atau menyampaikan tuntutan di persidangan," tegas Harli.
Pada kesempatan itu, Kabadiklat menitipkan tiga pesan penting kepada seluruh peserta sebagai bekal dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
Pertama, membangun kebiasaan menguji setiap alasan di balik kesimpulan. Harli mengingatkan agar jaksa senantiasa cermat dalam meneliti berkas perkara, memastikan setiap unsur didukung fakta yang memadai, serta mengidentifikasi hal-hal yang masih memerlukan pendalaman.
Termasuk dalam menghadapi alat bukti berupa percakapan elektronik, jaksa harus menelusuri asal-usul, memeriksa konteks, dan memastikan keutuhannya dapat dipertanggungjawabkan. Apabila diperlukan, jaksa juga harus melibatkan ahli sesuai bidang keahliannya.
Kedua, menghadirkan keadilan melalui sikap dan perlakuan terhadap setiap orang. Menurut Harli, penegakan hukum tidak hanya menuntut ketepatan penerapan aturan, tetapi juga membutuhkan kepekaan dan sikap manusiawi. Jaksa harus memberikan penjelasan ketika saksi mengalami kesulitan memahami pertanyaan serta mencermati dasar dan prosedur dalam penggunaan upaya paksa.
Ketiga, membagikan pengetahuan hasil pelatihan kepada rekan kerja. Harli meminta para Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan Kepala Subseksi untuk memimpin pembahasan berbagai persoalan yang kerap muncul di satuan kerja masing-masing.
Sementara itu, para jaksa fungsional diharapkan membawa contoh kasus yang telah disamarkan identitasnya untuk dibahas bersama, mulai dari dasar hukum hingga hal-hal yang perlu diperbaiki.
Dengan demikian, manfaat pelatihan tidak berhenti pada 200 peserta, melainkan dapat diteruskan kepada jajaran Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, hingga Cabang Kejaksaan Negeri.
Secara khusus, Harli juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan beserta jajaran atas dukungan dan fasilitas sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan.
Apresiasi turut diberikan kepada Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya, Pengadilan Tinggi Palembang, para hakim Pengadilan Negeri di wilayah Sumatera Selatan, serta seluruh pengajar dan praktisi yang telah berbagi ilmu dan pengalaman kepada peserta.
Kepada jajaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Teknis dan Fungsional serta panitia Sentra Diklat Palembang, Harli juga menyampaikan penghargaan atas kerja keras dalam menyelenggarakan pelatihan yang terbagi dalam empat kelas tersebut.
Ia meminta agar berbagai persoalan praktik yang masih membutuhkan pendalaman dihimpun sebagai bahan evaluasi bersama jajaran Jampidum, sehingga dapat menjadi masukan untuk penyempurnaan pelaksanaan pelatihan berikutnya.
Upacara penutupan tersebut turut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nurcahyo, S.H., M.H., Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Badiklat Kejaksaan RI J. Devy Sudarso, S.H., M.H., Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, para pejabat utama (Asisten) Kejati Sumatera Selatan, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palembang, pejabat struktural eselon III dan IV di lingkungan Badiklat Kejaksaan RI, penyelenggara, serta tim kesehatan dari Kejati Sumatera Selatan.
(Muzer)