Rakernis Badiklat: Optimalisasi Peran Badiklat dalam Mewujudkan SDM yang Profesioanal dan Berintegri Bagikan :

JAKARTA- Badan Pendidikan dan Pelatihan ( Badiklat ) Kejaksaan Republik Indonesia menggelar Rapat Kerja Teknis ( Rakernis ) Tahun 2022 yang berlangsung di aula gedung Museum Adhyaksa atau Museum Kejaksaan RI di Kampus A Badiklat Kejaksaan RI, Ragunan, Jakarta- Selasa ( 27/9/2022 )

Rakernis yang berlangsung dari tanggal 27 hingga 28 September 2022 dengan tema “ Optimalisasi Peran Badan Diklat Kejaksaan dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Profesioanal dan Berintegritas”  secara resmi dibuka oleh Kepala Badan Diklat ( Kabadiklat ) Kejaksaan RI, Tony Spontana dan dihadiri Sesbadiklat Jaya Kesuma, Kapusdiklat Teknis dan Fungsional Yuliyanto, Kapusdiklat Manajemen dan Kepempimpinan Andi Iqbal para pejabat eselon III dan IV serta para Jaksa Fungsional yang turut serta dalam peningkatan kinerja Badiklat.

 

Kabadiklat Kejaksaan RI, Tony Spontana menyampaikan melalui Rakernis 2022 agar segera mengoptimalkan peran Kejaksaan untuk Indonesia maju, selain itu juga untuk mengoptimalkan peran Badiklat Kejaksaan untuk bisa menuju kejayaan Kejaksaan. Hal itu sebagaimana arahan Jaksa Agung RI Burhanuddin pada pembukaan Rakernis Kejaksaan RI Tahun 2022.

Selanjutnya Tony juga menyampaikan untuk mewujudkannya adalah bagaimana menyususn rencana suatu kegiatan jadi sebagai referensi utamanya adalah RPJMN ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ) serta ada 7 program pembangunan prioritas nasional.

“ Kemudian apa yang relevan dengan Tupoksi Kejaksaan, sehingga selaras Indonesia ingin mewujudkan  SDM yang tangguh dan profesional,” ujarnya.

Maka lanjutnya, yang berkaitan dengan hal ini kedua referensinya adalah RKP ( Rencana Kerja Pembangunan ) sebagaimana misi visi Presiden  Jokowi adalah mewujudkan Indonesia Maju.

“ Mengoptimalkan peran kita, optimalisasi peran Kejaksaan menuju untuk mewujudkan Indoensia Maju,” ucapnya.

Untuk mewujudkan Indonesia maju, Kejaksaan mempunyai RAN ( Rencana Aksi Nasioanl ) di lingkungan Kejaksaan, dibidang Badiklat Jaksa Agung telah menginstruksikan kepada Kabadiklat Kejaksan, agar segera menyususn modul pendukung RAN Penyandang Disabilitas di lingkungan Badiklat terkait kepekaan, pengenalan dan layanan yang inklusif disabilitas baik bagi aparat penegak hukum dan pemberi bantuan hukum, termasuk perempuan dan anak penyandang disabilitas di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

“ Kemudian juga ada Stranas ( Strategi Nasional ) untuk mencapai RAN, khusus Badiklat Kita akan menyusun modul dalam mendukung RAN dalam rangka penanganan perkara yang penyandang disabilitas, kita sudah punya bahan dan kita sudah melakukan pelatihannya, dan fasilitatornya,” terangnya.

Kabadiklat menambahkan selain itu juga akan melakukan beberapa isu yang terkait dengan organisasi bidang Badiklat Kejaksaan tentang evaluasi tentang pencapaian kinerja dan target.

 

Sementara ketua panitia Rakernis bidang Badiklat Jaya Kesuma yang juga dikenal sebagai sekretaris Badiklat dalam laporannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan Rakernis Badan Diklat Kejaksaan RI tahun 2022 diselenggrakan sebagaimana yang disampaikan oleh Jaksa Agung tahun 2022 Kejaksaan telah melakukan pembaharuan melalui perubahan responsif menghadapi dinamika kebijakan pemerinta dan pengembangan Kejaksaan pasca UU-RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan UURI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Proses pembaharuan tersebut diwujudkan antara lain dengan mengintegritasikan Rapat Kerja menjadi bagian siklus perencanaan dan penganggaran nasional berdasarkan UU-RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perncanaan pembangunan nasional dan peraturan pemerintah momor 17 Tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.

“ Untuk maksud tersebut pada hari ini, Selasa 27 sampai dengan 28 September 2022 kita semua hadir dalam rangka mewujudkan rapat kerja pola baru yang dimulai dengan penyusunan pencana anggaran dan program kerja secara botton up sebagai hasil Cas- Cading dari RPJM, RKP dan program strategi nasional serta Renstra ( rencana strategi ) dan Renja ( Rencana Kerja ) Kejaksaan yang dianalisa dan dipetakan langsung oleh masing masing bidang dan Badan sebagai pemilik program,” ujar Jaya Kesuma.

Sehingga akan menghasilkan program kerja yang sejatinya cerminan dari bidang dan Badan tersebut yang telah disesuaikan dengan kebijakan ppimpinan Kejaksaan dan telah selaras dengan kebijakan pemerintah dan program pembangunan nasioanal.