BOGOR – Jaksa Ahli Madya pada Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI, Edwin Prabowo, S.H., M.H., memberikan pembekalan kepada para hakim peradilan umum dari seluruh Indonesia dalam Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Senin (9/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Teknis Peradilan, Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kompetensi hakim dalam menangani perkara yang melibatkan anak.
Dalam kegiatan tersebut, Edwin Prabowo dipercaya menjadi pengajar pada Pelatihan Sertifikasi SPPA bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia Gelombang II yang berlangsung sejak 22 Oktober hingga 17 November 2026.
Adapun materi pembekalan yang disampaikan meliputi Hukum Acara Sistem Peradilan Pidana Anak dan Putusan Pengadilan dalam Perkara SPPA. Kedua materi tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat pemahaman sekaligus kemampuan teknis para hakim dalam menerapkan ketentuan hukum acara dan menjatuhkan putusan terhadap perkara anak.
Peserta pelatihan merupakan para hakim muda atau Hakim Pratama yang berasal dari lulusan pendidikan calon hakim dan baru menjalankan tugas sebagai hakim. Mereka ditugaskan pada Pengadilan Negeri Kelas II di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa.
Pelatihan sertifikasi ini memiliki arti strategis dalam mempersiapkan para hakim muda agar memiliki kompetensi, keterampilan, serta pemahaman yang memadai dalam menangani perkara Sistem Peradilan Pidana Anak, baik yang menempatkan anak sebagai korban maupun anak yang berhadapan dengan hukum.
Melalui pembekalan tersebut, para hakim diharapkan tidak hanya memahami aspek normatif dan prosedural dalam penanganan perkara anak, tetapi juga mampu mengedepankan prinsip perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child), serta pendekatan yang berorientasi pada keadilan dan masa depan anak.
Dengan demikian, pelatihan ini diharapkan dapat melahirkan hakim-hakim yang profesional dan memiliki kepekaan terhadap persoalan anak, sehingga setiap proses pemeriksaan hingga putusan pengadilan benar-benar memperhatikan hak-hak anak dan tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman.
(Muzer)