JAKARTA- Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI kembali dipercaya menjadi tempat penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) ke-X Keluarga Besar Purna Adhyaksa (KBPA) yang berlangsung sukses dan mendapat apresiasi dari Jaksa Agung Burhanuddin.
Forum pengambilan keputusan tertinggi yang dilakukan secara nasional dan demokratis, serta penuh semangat kekeluargaan, telah memilih Ketua Umum PP KBPA Noor Rachmad dan Ketua Dewan Pertimbangan Suhartoyo untuk periode 2025–2030.
Kabadiklat Kejaksaan RI, Leonard Eben Ezer Simanjuntak menegaskan, Badiklat Kejaksaan merasa terhormat dan bangga dapat bersinergi dalam penyelenggaraan Munas ke-10 KBPA.
"Ini merupakan bentuk kepercayaan para senior kepada Badan Diklat Kejaksaan. Kami juga memohon maaf dan maklum jika ada hal-hal yang kurang dalam pelaksanaan kegiatan Munas KBPA ini. Kami selalu berusaha memberikan yang terbaik," ujarnya, dihadapan para peserta Munas, Senin 15 Desember 2025.
Lebih lanjut, Leo juga menawarkan sinergitas berkelanjutan melalui kegiatan olahraga bersama guna memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia Kejaksaan.
"Terutama saat penyelenggaraan PPPJ (Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa), juga saat sesi kuliah umum untuk memperkuat wawasan para siswa. Dan berbagai pengalaman saat Bapak Ibu, para senior memimpin Kejaksaan," ucapnya.
Sementara itu, Ketum KBPA Terpilih, Noor Rachmad menyampaikan apresiasi dan mengucapakan terima kasih setinggi-tingginya kepada Jaksa Agung Burhanuddin dan Kabadiklat Leonard Simanjuntak, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Munas KBPA.
"KBPA berharap sinergi dan silaturahmi yang positif dapat terus dipererat agar mampu memperkuat kepercayaan publik Institusi Kejaksaan," tandasnya.
Diketahui, forum pengambilan keputusan tertinggi yang mengusung tema "Mengabdi Tak Pernah Luntur Walau Kami Telah Berumur", sukses digelar di Badiklat Kejaksaan.
Ikut hadir dalam kegiatan Munas ke 10 KBPA diantaranya mantan Wakil Jaksa Agung Muchtar Arifin, Setia Untung Arimuladi, Muhammad Salim mantan Kabadiklat, mantan Jamwas Prof Widyo Pramono, dan Mantan Sesjamwas dan juga mantan Deputi Menkopolkam Suhartoyo.
Sebagai informasi, organisasi ini awalnya bernama Persatuan Purna Karyawan Kejaksaan (PERNaja). Pada Kongres VI yang berlangsung pada 16–18 April 2007, nama organisasi diubah menjadi Keluarga Besar Purna Adhyaksa (KBPA) sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan menjunjung tinggi semangat kebersamaan.
KBPA kemudian ditetapkan sebagai badan hukum perkumpulan melalui Akta Notaris Nomor 20 tanggal 23 April 2013.
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KBPA telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-000378.AH.01.08 Tahun 2023 tanggal 28 Februari 2023.
Penulis: Muzer
