- 11 Juni
- 2022
Kabadiklat Kejaksaan RI Tony Spontana Hadiri Sidang Doktor Ilmu Hukum Budi Pandjaitan
JAKARTA- Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan ( Kabadiklat
) Kejaksaan RI, Tony Spontana menghadiri sidang ujian promosi doktor Budi
Hartawan Pandjaitan ilmu hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado,
Sulawesi Utara (Sulut), sidang berlangsung di Aula Sasana Adhi Karyya Badiklat
Kejaksaan RI, Jakarta Jumat (10/6/2022). Turut hadir dalam kegiatan ini Jaksa
Agung Muda Pidana Khusus Febri Ardiansyah, Ses Badiklat Jaya Kesuma,
Kapsudiklat Teknis dan Fungsional Yulianto, Kapusdiklat Manajemen dan
Kepemimpinan Andi Iqbal, Kajari Tangerang dan sejumlah tamu undangan.
Sidang dibuka oleh Ketua Promotor Ronald Mawuntu secara virtual
dari Kampus Unsrat.
Dalam sidang ujian S3, Budi Pandjaitan memaparkan
disertasinya di hadapan ketua sidang, promotor maupun penguji dengan judul
“Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pemberantasan Tindak Pidana Kolusi
untuk Mewujudkan Aparatur Negara yang Bersih”.
Pada kesempatan yang baik ini Budi Pandjaitan yang juga
merupakan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara secara khusus memberikan
apresiasi kepada Jaksa Agung Burhanuddin dan juga apresiasi disampaikan juga
kepada Jampidsus Febrie Adriansyah dan
Kabadiklat Kejaksaan Tony Spontana yang turut hadi dalam sidang disertasi.
“Dari lubuk hati yang paling dalam, saya mengucapkan rasa
terima kasih kepada Jaksa Agung Burhanuddin, Jampidsus Febrie Adriansyah dan
Kabadiklat Kejaksaan, Tony Spontana,” kata Budi di Aula Badiklat Kejaksaan RI.
Budi dalam paparan disertasinya mengatakan, fungsi kejaksaan
dalam pemberantasan tindak pidana kolusi menurut sistem hukum Indonesia adalah
melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana guna mengoptimalkan penegakan
hukum secara independen yang tidak terikat dengan kekuasaan lain dan imparsial
dengan menerapkan kewenangan secara netral serta tidak meihak.
“Konsep ideal ini saran dari penelitian adalah agar
diterbitkannya peraturan presiden tentang reorganisasi Kejaksaan Agung dengan
dibentuk pusat pencegahan tindak pidana kolusi yang menggunakan APBN oleh
aparatur negara yang diawasi oleh dewan pengawas,” tutur Budi Hartawan
Pandjaitan.
Sementara itu, saran untuk Kejaksaan Agung, yakni perlu
konsistensi antara materi penyuguhan tindak pidana kolusi dengan sikap aparat kejaksaan.
Menurutnya, Kejaksaan harus menujukkan sikap antikolusi yang tegas agar tidak
ada pihak terlibat dalam proyek APBN. ( Muzer )
