Kejagung Gelar Refleksi Akhir 2021 Dan Rencana Program Prioritas Kejaksaan RI Tahun 2022

research
  • 03 Januari
  • 2022

Kejagung Gelar Refleksi Akhir 2021 Dan Rencana Program Prioritas Kejaksaan RI Tahun 2022

 


 

JAKARTA- Kejaksaan Agung menggelar Refleksi Akhir Tahun 2021 sebagai upaya mengevaluasi perjalanan selama setahun kebelakanag dan Rencana Program Prioritas Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022.

Refleksi Akhir Tahun 2021 Kejaksaan RI, disampaikan langsung oleh Jaksa Agung RI Prof. Burhanuddin dengan didampingi Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Jumat ( 30/12/2021 )

Jaksa Agung RI Burhanuddin menyampaikan bahwa tahun 2021 merupakan momentum bersejarah bagi penegakan hukum di Indonesia, khususnya Kejaksaan Republik Indonesia, dimana pandemi Covid-19 gelombang kedua begitu hebat mengguncang ibu pertiwi, tetapi semangat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar tidak pernah surut, bahkan semakin bangkit untuk tetap berkarya mewujudkan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh.

“Pasang surut penegakan hukum yang terjadi selama setahun terakhir telah menjadi batu uji bagi Kejaksaan Republik Indonesia dalam mengemban tugas dan tanggung jawab secara profesional, khususnya dalam upaya mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan mendukung pembangunan bersama seluruh komponen bangsa dengan memberdayakan potensi yang kita miliki. Berbagai kebijakan, pembaharuan, inovasi, dan terobosan hukum telah dikeluarkan untuk menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berkemanfaatan, serta mendukung pembangunan Indonesia,” ujar Jaksa Agung Burhanuddin.

Jaksa Agung menyampaikan langkah tersebut juga merupakan cerminan kepekaan Kejaksaan dalam menyikapi perkembangan hukum yang terjadi, dan berangkat dari semangat tersebut, dan berdasarkan 4 (empat) pilar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV (RPJMN IV), serta 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN IV tahun 2020 – 2024.

Kejaksaan telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024, yaitu:

1.      Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;

2.      Terwujudnya Kejaksaan Republik Indonesia yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang Berintegritas;

3.      Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;

4.      Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana;

5.      Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara;

6.      Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia berbasis Teknologi Informasi sesuai IT Master Plan Kejaksaan Republik Indonesia.

Lalu Jaksa Agung juga menyampaikan capaian kinerja strategis pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1.         Meningkatkan profesionalisme Aparat Kejaksaan Indonesia.

Indikator utamanya adalah jumlah Persentase Aparat Kejaksaan yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau keahlian yaitu mencapai 146,65%;

2.         Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan Republik Indonesia.

Indikatornya adalah Persentase nilai maturitas SPIP Kejaksaan Republik Indonesia yaitu mencapai 94.12%.

3.         Terwujudnya upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Indikatornya adalah Persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi seperti kegiatan Penerangan Hukum, Penyuluhan Hukum, Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah dan lain sebagainya. Untuk kegiatan tersebut kinerja pada tahun 2021 telah mencapai 175,6%.

4.         Meningkatnya keberhasilan tindak pidana.

Indikatornya Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi, yaitu mencapai 103, 25%.

5.         Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara.

Indikatornya adalah Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana, yaitu mencapai angka 107,22%.

6.         Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan.

Indikatornya adalah Persentase Satuan Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi, yaitu seperti melakukan penyusunan dokumen IT Master Plan 2020-2024. Untuk kegiatan tersebut telah mencapai 130, 77%.

Guna mencapai sasaran dalam Rencana Strategis, telah diambil kebijakan 7 (tujuh) Program Kerja Prioritas Kejaksaan RI tahun 2021, yaitu:

1.       Pendampingan dan pengamanan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka percepatan pembangunan nasional.

2.       Pengawasan dan penegakan disiplin untuk mewujudkan Kejaksaan yang bersih dan profesional.

3.       Pembentukan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pembangunan manajemen karir yang jelas, terstruktur, dan transparan, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang tematik.

4.       Digitalisasi Kejaksaan untuk sistem kerja yang efisien, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi.

5.       Penegakan hukum yang berkeadilan, serta memberikan kemanfaatan, khususnya dalam upaya memulihkan korban kejahatan dan memperbaiki pelaku.

6.       Penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas dan berorientasi penyelamatan keuangan negara.

7.       Penyelesaian perkara dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat secara tuntas, bermartabat, dapat diterima oleh berbagai pihak, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jaksa Agung menyampaikan bahwa bukti nyata kiprah Kejaksaan dalam merealisasikan 7 (tujuh) Program Kerja Prioritas Kejaksaan RI tahun 2021 telah dirangkum dalam refleksi akhir tahun ini, diantaranya adalah:

1.       Membentuk Satgas Investasi;

2.       Membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Tanah dan Mafia Pelabuhan;

3.       Mendukung Satgas Penanganan hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI);

4.       Melakukan Pengamanan Pembangunan Strategis terhadap 92 kegiatan dengan pagu sekira Rp162,5 Triliun;

5.       Penegakan integritas pegawai melalui Satgas 53;

6.       Workshop dan Pelatihan kolaboratif;

7.       Seleksi pengisian jabatan berkualifikasi pemantapan;

8.       Digitalisasi Kejaksaan;

9.       Membentuk Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum;

10.   Menerbitkan Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana;

11.   Menerapkan Pedoman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelompokan Jenis Tindak Pidana dan Pembagian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum;

12.   Menerbitkan Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika;

13.   Menerbitkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif;

14.   Menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak;

15.   Melaksanakan restorative justice terhadap 346 perkara;

16.   Melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berorientasi pada kerugian perekonomian negara;

17.   Melakukan tuntutan pidana mati terhadap terdakwa korupsi yang telah mengulangi kejahatannya;

18.   Jaksa Agung sebagai penyidik HAM yang berat membuat terobosan untuk mengatasi kebuntuan hukum dengan melakukan penyidikan umum peristiwa pelanggaran HAM berat Paniai tahun 2014.

Selain melaksanakan tugas pokok dan berbagai terobosan dalam penegakan hukum, Kejaksaan juga senantiasa terus melakukan berbagai langkah strategis untuk menjaga marwah institusi dan penguatan kelembagaan, diantaranya adalah:

1.       Reformasi Birokrasi, 18 satuan kerja meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan 4 satuan kerja meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);

2.       Mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 5 kali berturut - turut;

3.       Pengesahan atas Perubahan Undang - Undang Kejaksaan;

4.       Pengadaan dan pengembangan pegawai yang akuntabel, dan penempatan Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi, serta terselenggaranya pengusulan kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun;

5.       Inovasi program unggulan kepegawaian ;

6.       Kerja sama hukum dengan organisasi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;

7.       Penyelamatan dan pengembalian kerugian negara yang berhasil dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset sebesar Rp255,5 Miliar;

8.       Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah melampaui target yaitu sebesar Rp920 Miliar;

9.       Realisasi penyerapan anggaran kejaksaan telah mencapai 99,31 %;

10.   Tingkat kepuasan publik terhadap institusi Kejaksaan sangatlah positif, hal ini tidak terlepas dari strategi publikasi yang dikembangkan oleh Puspenkum dengan pola adaptif, inovatif dan kolaboratif, berpedoman pada Instruksi Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021;

11.   Sebagai wujud pembenahan Complaint Handling telah diluncurkan aplikasi monitoring SP4N-LAPOR dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik dalam penerimaan dan tindak lanjut setiap laporan dan pengaduan.

  • Berita Lainnya