Badan Diklat Kejaksaan RI

Jl. RM. Harsono, RT.6/RW.7, Ragunan, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550

Sambutan Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI

Tanpa pesta, tanpa gegap gempita, tanpa dirasa 52 tahun sudah eksistensi penyelenggaraan diklat pada Kejaksaan RI sejak awal berdirinya di tahun 1965. Usia bisa dikatakan sudah uzur, namun di usia ‘gaek’ inilah berbagai pembaharuan-pembaharuan telah dilakukan dalam mewujudkan kemandirian tugas demi mewujudkan nilai profesionalisme, sikap responsif dan integrasi modernis di Lingkungan Badan Diklat Kejaksaan RI.

Aktualisasi memang wajib digulirkan guna mendidik, melatih, dan menciptakan Insan Adhyaksa yang Beretika, Profesional, Berkepribadian, Tangguh, Tanggap dan Teruji serta Mandiri di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI, menuturkan dalam melaksanakan pembaharuan tersebut tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, dibutuhkan langkah nyata dan kemampuan manajerial yang baik dalam menciptakan sinergitas terpadu di antara aparat pelaksana demi terwujudnya manajemen Badan Diklat yang profesional, dan berbasis informasi teknologi.

Gerakan aktualisasi ‘kawah candra dimuka’nya Kejaksaan RI ini dilakukan menyeluruh ke lima pilar Badan Diklat, antara lain peserta Diklat, kurikulum pelaksanaan diklat, penyelenggara, widyaiswara, serta sarana dan prasarana keseluruhannya.

Badan Diklat sebagai ‘arena’ membentuk insan Kejaksaan adalah salah satu bagian dari pilar penegakan hukum di Indonesia, tentunya ingin selalu memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

Sadar bahwa penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan abstraksi nilai, ide, dan cita menjadi tujuan hukum yang mengandung nilai-nilai moral, seperti nilai kebenaran dan keadilan. Nilai-nilai tersebut harus diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks dinamika hukum masyarakat.

Perubahan sosial di masyarakat senantiasa menuntut adanya perubahan dalam sistem hukum. Salah satu alasannya adalah tuntutan akan reliabilitas dan konsistensi hukum dalam mencapai tujuan-tujuannya. Setali tiga uang dengan hal tersebut, maka mekanisme dan operasionalisasi penegakan hukum akan berubah seiring dengan berubahnya sistem hukum yang ada.

WARTA BADIKLAT versi online ini mencoba merekam, mewartakan ‘geliat’ aktualisasi seluruh komponen tersebut, tentunya dengan lingkup yang lebih terfokuskan pada Badan Diklat Kejaksaan RI. Dan karena percaya bahwa penilaian itu bukan datang dari diri sendiri, melainkan dari sisi lain, kami sadar bahwa banyak ‘kekurangan manusiawi’ terkadang ikut terekam di media Badan Diklat Kejaksaan RI ini.

Berangkat dari pepatah bahwa tak ada gading yang tak retak, tak ada sesuatu yang sempurna, karena yang sempurna itu hanyalah Allah Sang Pencipta, seluruh jajaran Redaksi WARTA BADIKLAT berharap masukan, saran, kesan dan kritik dari pembaca demi bisa menjadi bagian dari geliat aktualisasi Badan Diklat Kejaksaan RI.

Visi Badan Diklat Kejaksaan RI

Menjadikan Badan Diklat Kejaksaan RI sebagai pusat pengembangan yang modern, berintegritas, dan profesional yang bersendikan Satya, Adhi, Wicaksana.

Misi Badan Diklat Kejaksaan RI

  1. Mengoptimalkan pengembangan program dan jenis diklat berbasis kompetensi;

  2. Menmbina dan mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri ;

  3. Mengoptimalkan sistem manajemen diklat yang profesional sebagai model proses pembelajaran;

  4. Membentuk aparatur yang modern, profesional dan berintegritas ;

  5. Melaksanakan program reformasi birokrasi kejaksaan RI.

Kebijakan Mutu

Seluruh jajaran badan diklat kejaksaan Republik Indonesia bertekad dan berkomitmen menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten dan berkelanjutan dalam mewujudkan SDM aparatur yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan yang profesional dan berbasis kompetensi

Tujuan

  1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian ketrampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika aparatur sipil negara sesuai dengan kebutuhan instansi;

  2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pelopor perubahan serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa;

  3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan masyarakat;

  4. Menciptakan kesamaan visi dan pola pikir dalam melaksanakan tugas.

Sasaran

Terwujudnya aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi di bidangnya.